Uu no 40 tahun 1999 tentang pers pdf

2019-08-18 20:29

undangundang republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: a.Menurut UU No. tentang Pers, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan. Dalam buku Kamus Jurnalistik (Simbiosa Bandung 2009) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau Kannos of Journalism sebagai pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam uu no 40 tahun 1999 tentang pers pdf

uu: pers. undangundang republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia

Undang Undang pers no 40 tahun 1999, Persadalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakankegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuktulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafikmaupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, mediaelektronik dan segala UU: PERS PENJELASAN ATAS UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS I. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur uu no 40 tahun 1999 tentang pers pdf Undangundang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815 ) yang telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan

undangundang republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: a. uu no 40 tahun 1999 tentang pers pdf undangundang republik indonesia nomor 40 tahun 1999. tentang. pers. dengan rahmat tuhan yang maha esa. presiden republik indonesia Share UndangUndang Pers No. 40 Tahun 1999. Embed Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti UndangUndang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Pada tahun 1999, lahir UndangUndang No 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu Pasal 7 ayat 1, UndangUndang ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Pembahasan RUU pers terakhir 1998 dan awal 1999 yang kemudian menjadi UU no. 40 Tahun 1999 tentang pers sangat gencar. [butuh rujukan Independensi pers, dalam arti jangan ada lagi campur tangan birokrasi terhadap pembinaan dan pengembangan kehidupan pers nasional juga diperjuangkan oleh kalangan pers.

Rating: 4.89 / Views: 889